Melihat Kekuatan Sisi Lain Sri Sultan
Masyarakat Yogyakarta sudah agak tenang dengan keluarnya Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa jabatan Sri Sultan sebagai Gubernur dan Sri Pakualam sebagai Wakil Gubernur selama tiga tahun. Meskipun demikian, keistimewaan Yogyakarta masih memerlukan perjuangan panjang. Sampai dengan selesainya pembahasan RUU Keistimewaan, banyak hal dapat muncul ke permukaan.
Setelah untuk sementara jabatan Gubernur tetap dipegang Sultan, muncul wacana pencalonan Sultan sebagai calon Presiden. Masyarakat kembali gonjang-ganjing. Sekarang masyarakat menghadapi dilema, apakah menginginkan Sultan tetap menjabat sebagai Gubernur atau menjadi Presiden. Sebagian orang memilih Sultan menjadi Gubernur dan tidak usah jadi Presiden. Yang lain memilih Sultan menjadi Presiden yang tidak mungkin merangkap menjadi Gubernur. Sebenarnya masih ada pilihan ketiga, yaitu Sultan tidak menjadi Gubernur ataupun Presiden tetapi tetap menjadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat saja. Pilihan ini tidak populer.
Orang menghendaki Sultan menjadi Gubernur didorong oleh empat motif atau alasan. Yang pertama adalah alasan keistimewaan Yogyakarta. Yang kedua karena beranggapan hanya Sultan yang dapat menjadi Gubernur terbaik bagi warga Yogya. Yang ketiga karena tidak menginginkan orang lain menjadi Gubernur. Yang keempat karena tidak dapat membayangkan Sultan tidak ‘jadi apa-apa’ selain jadi Raja.
Tulisan ini ingin membahas alasan ke-4, kalaupun alasan itu memang ada. Apakah benar dengan tidak menjadi Gubernur atau Presiden dan ‘hanya’ menjadi Raja, maka posisi Sultan menjadi lemah?
Anak Ayam Kehilangan Induk
Selama satu dekade terakhir, masyarakat dalam kondisi kehilangan kepemimpinan dalam kehidupan nyata. Selama tiga dekade Orde Baru berkuasa, kepemimpinan dalam masyarakat yang bersifat tradisional diganti dengan kepemimpinan oleh partai politik dan militer. Rezim Orde Baru tidak ingin para pemimpin tradisional di daerah-daerah yang karismatik dan diakui sebagai pemimpin adat atau pemimpin spiritual memperlemah kepemimpinan Pusat yang dipegang oleh Jenderal Soeharto.
Pada waktu rezim Orde Baru runtuh dan Indoneia memasuki alam demokrasi, masyarakat sudah tidak memiliki kepemimpinan tradisionalnya. Yang ada di masyarakat hanya pemerintah dengan para pejabatnya dan peraturan yang dibuatnya. Tanpa pemimpin tradisional, maka masyarakat hidup bagaikan ‘anak ayam kehilangan induk’.
Masyarakat Yogyakarta tidak terkecuali. Sultan yang semula memegang posisi kepemimpinan tradisional, diangkat menjadi Gubernur. Sebagai Gubernur, Sultan harus tunduk kepada sistem pemerintahan dan masuk ke dalam jaring birokrasi. Dalam posisinya sebagai Gubernur, Sultan berhadapan dengan rakyat sebagai wakil pemerintah serta bertindak sebagai pejabat pemerintah dengan segala kelemahan aparat birokrasinya.
Kalau untuk sejenak kita merasakan denyut nadi masyarakat, terutama masyarakat akar rumput yang tinggal di desa-desa Yogyakarta, maka kita akan memahami keadaan yang sebenarnya. Masyarakat akar rumput tetap merasakan kehadiran Sultan sebagai Raja dan bukan sebagai Gubernur. Perasaan semacam ini sering menimbulkan harapan yang berlebihan (over expectation) terhadap posisi Sultan sebagai Gubernur. Posisi Sultan sebagai Gubernur sering dirancukan dengan posisi Sultan sebagai Raja. Misalnya, seringnya diketengahkan istilah ’ sabda pandhita ratu’ terhadap apa yang diucapkan atau diputuskan oleh Sultan sebagai Gubernur.
Tidak dapat diragukan bahwa masyarakat Yogyakarta, dan juga masyarakat di seluruh Indonesia, mendambakan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesejukan batin, yang dapat memberikan motivasi dan semangat, dapat menunjukkan arah perjalanan hidup, yang dapat memberi teladan serta jujur dan tepercaya.
Sebagai Gubernur, Sultan tidak akan mampu memberikan semua yang didambakan oleh masyarakat tersebut karena potensi kepemimpinan Sultan terbelenggu oleh sistem pemerintahan dan terkendala oleh sistem birokrasi. Dengan Sultan menjabat sebagai Gubernur, maka masyarakat Yogyakarta bagaikan anak ayam yang mendambakan induk tetapi apa daya sang induk terikat oleh seutas tali pada sebuah tonggak yang bernama pemerintahan.
Kekuatan Kepemimpinan Sultan Sebagai Raja
Semua orang mengetahui bahwa sejak zaman dulu, kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang bersumber dari kraton para raja. Sejak zaman dulu, raja di Jawa bukan hanya bertindak sebagai penguasa tetapi juga menjadi pemimpin kebudayaan dan pemimpin spiritual. Raja dikelilingi oleh para pujangga dan para pelaku spiritual yang arif dan bijaksana. Dari sanalah kebudayaan Jawa berkembang dan merambah masyarakat.
Karena berbagai kendala dan permasalahan serta oleh perkembangan zaman, peran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kebudayaan sedikit demi sedikit terkikis. Namun demikian, peran Sultan sebagai raja masih tetap dirasakan dan didambakan oleh masyarakat. Kraton sebagai institusi kebudayaan memang telah sangat lemah, tetapi peran raja tetap kuat sampai sekarang.
Kebudayaan merupakan kekuatan dalam masyarakat. Para pakar menyatakan bahwa kebudayaan adalah faktor perekat sosial (social cohesion factor) dan bahkan pembentuk masyarakat. Kebudayaan tidak dapat ditiadakan dari kehidupan masyarakat. Tanpa kehidupan berbudaya akan terjadi chaos atau kalabendhu dalam masyarakat. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Yogyakarta tidak terkecuali.
Kebudayaan bukan hanya sekadar kesenian, upacara adat dan peninggalan kuno saja. Inti kebudayaan adalah konsep hidup yang didukung oleh keyakinan, nilai dan norma yang kemudian membentuk etika, etistika dan watak masyarakat. Watak, etika dan etistika terbentuk oleh konsep hidup yang didukung oleh keyakinan, nilai dan norma kebudayaan. Konsep hidup ini merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa serta pelaksanaan pembangunan di masyarakat.
Kebudayaan Jawa dikenal ‘adiluhung’. Sayangnya kebudayaan adiluhung ini tidak lagi dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Watak masyarakat, nilai dan norma dalam masyarakat sudah jauh dari konsep hidup yang ditawarkan oleh kebudayaan Jawa yang adiluhung tadi. Yang tersisa di masyarakat Yogyakarta tinggal kepercayaan dan dambaan terhadap kepemimpinan Sultan sebagai raja.
Ada Serat kuno bernama Serat Kalatidha yang salah satu bagiannya (pada) berbunyi:
Ratune ratu utama,
patihe patih linuwih,
pra nayaka tyas raharja,
panekare becik-becik,
parandene tan dadi,
paliyasing kalabendhu,
mandar mangkin andadra,
rubeda angreribeti,
beda-beda ardaning wong sanegara.
Kalau rajanya, patihnya, pejabatnya dan semua aparat yang hebat itu tidak mampu menanggulangi kalabendhu, lalu siapa yang dapat. Yang dapat menanggulangi kalabendhu adalah rakyat sendiri dengan dipimpin oleh patih wuda (patih telanjang). Patih wuda adalah individu yang telah berhasil melepaskan semua ikatan kepentingan luar dari dirinya. Dia merupakan individu otonom yang hidupnya hanya untuk kepentingan rakyat. Dialah yang mampu merasakan denyut jantung rakyat yang paling lemah sekalipun.
Sultan sebagai raja adalah patih wuda. Berbahagialah masyarakat Yogyakarta masih memiliki seorang pemimpin yang mampu berpikir, bertindak serta memberi teladan sebagai seorang yang telah bebas dari kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Senjata dan kesaktian patih wuda tidak lain adalah kebudayaan yang menawarkan konsep hidup berbudaya. Kebudayaan Jawa menawarkan konsep hidup Memayu Hayuning Bawana. Konsep hidup ini juga merupakan tujuan hidup yang didukung oleh upaya Memayu Hayuning Pribadi dan Memayu Hayuning Bebrayan.
Kalau saja konsep hidup Jawa ini diperkenalkan serta digalakkan kembali kepada masyarakat, maka pembangunan yang diperankan oleh rakyat akan berhasil. Rakyat yang telah berhasil Memayu Hayung Pribadi dan berhasil Memayu Hayuning Bebrayan akan mampu memilih anggota legislatif dan eksekutif yang benar dengan cara yang juga benar. Masyarakat yang demikian inilah yang dinamakan masyarakat madani.
Bagi Yogyakarta, kemungkinan tercapainya cita-cita Memayu Hayuning Bawana akan lebih nyata di bawah kepemimpinan Sultan sebagai Raja dari pada Sultan sebagai Gubernur atau bahkan sebagai Presiden R.I.
Konsep hidup Memayu Hayuning Bawana merupakan konsep hidup universil. Dengan demikian konsep ini dapat ‘dijual’ ke seluruh wilayah Indonesia dan bahkan juga ke seluruh dunia. Memayu Hayuning Bawana dapat diterapkan sebagai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development). Sebagai pendukung, konsep Memayu Hayuning Pribadi merupakan konsep pembangunan manusia (human development) yang efektip. Memayu Hayuning Bebrayan adalah konsep pembangunan sosial yang juga universil.
Dengan bermodal konsep Pembangunan Memayu Hayuning Bawana tadi, maka peran Sultan tidak terbatas di Yogyakarta, tetapi dapat meluas kewilayah Indonesia yang lain, dan bahkan ke seluruh dunia. Dengan adanya fenomena global warming, adanya krisis ekonomi yang bersumber pada kerakusan korporasi, dengan perang etnis di mana-mana serta kelaparan di Dunia Ketiga, maka dengan berbekal kebudayaan, Sultan sebagai Raja akan menjadi tokoh dunia yang dihormati. Mengapa tidak? q - m. (4688-2008).
Rachman Wiriosudarmo, alumnus
ITB Bandung 1963,Pemerhati masalah sosial-budayatinggal di Desa Purwobinangun
Kec Pakem, Sleman, DIY.
Sumber: http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=182306&actmenu=39
Setelah untuk sementara jabatan Gubernur tetap dipegang Sultan, muncul wacana pencalonan Sultan sebagai calon Presiden. Masyarakat kembali gonjang-ganjing. Sekarang masyarakat menghadapi dilema, apakah menginginkan Sultan tetap menjabat sebagai Gubernur atau menjadi Presiden. Sebagian orang memilih Sultan menjadi Gubernur dan tidak usah jadi Presiden. Yang lain memilih Sultan menjadi Presiden yang tidak mungkin merangkap menjadi Gubernur. Sebenarnya masih ada pilihan ketiga, yaitu Sultan tidak menjadi Gubernur ataupun Presiden tetapi tetap menjadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat saja. Pilihan ini tidak populer.
Orang menghendaki Sultan menjadi Gubernur didorong oleh empat motif atau alasan. Yang pertama adalah alasan keistimewaan Yogyakarta. Yang kedua karena beranggapan hanya Sultan yang dapat menjadi Gubernur terbaik bagi warga Yogya. Yang ketiga karena tidak menginginkan orang lain menjadi Gubernur. Yang keempat karena tidak dapat membayangkan Sultan tidak ‘jadi apa-apa’ selain jadi Raja.
Tulisan ini ingin membahas alasan ke-4, kalaupun alasan itu memang ada. Apakah benar dengan tidak menjadi Gubernur atau Presiden dan ‘hanya’ menjadi Raja, maka posisi Sultan menjadi lemah?
Anak Ayam Kehilangan Induk
Selama satu dekade terakhir, masyarakat dalam kondisi kehilangan kepemimpinan dalam kehidupan nyata. Selama tiga dekade Orde Baru berkuasa, kepemimpinan dalam masyarakat yang bersifat tradisional diganti dengan kepemimpinan oleh partai politik dan militer. Rezim Orde Baru tidak ingin para pemimpin tradisional di daerah-daerah yang karismatik dan diakui sebagai pemimpin adat atau pemimpin spiritual memperlemah kepemimpinan Pusat yang dipegang oleh Jenderal Soeharto.
Pada waktu rezim Orde Baru runtuh dan Indoneia memasuki alam demokrasi, masyarakat sudah tidak memiliki kepemimpinan tradisionalnya. Yang ada di masyarakat hanya pemerintah dengan para pejabatnya dan peraturan yang dibuatnya. Tanpa pemimpin tradisional, maka masyarakat hidup bagaikan ‘anak ayam kehilangan induk’.
Masyarakat Yogyakarta tidak terkecuali. Sultan yang semula memegang posisi kepemimpinan tradisional, diangkat menjadi Gubernur. Sebagai Gubernur, Sultan harus tunduk kepada sistem pemerintahan dan masuk ke dalam jaring birokrasi. Dalam posisinya sebagai Gubernur, Sultan berhadapan dengan rakyat sebagai wakil pemerintah serta bertindak sebagai pejabat pemerintah dengan segala kelemahan aparat birokrasinya.
Kalau untuk sejenak kita merasakan denyut nadi masyarakat, terutama masyarakat akar rumput yang tinggal di desa-desa Yogyakarta, maka kita akan memahami keadaan yang sebenarnya. Masyarakat akar rumput tetap merasakan kehadiran Sultan sebagai Raja dan bukan sebagai Gubernur. Perasaan semacam ini sering menimbulkan harapan yang berlebihan (over expectation) terhadap posisi Sultan sebagai Gubernur. Posisi Sultan sebagai Gubernur sering dirancukan dengan posisi Sultan sebagai Raja. Misalnya, seringnya diketengahkan istilah ’ sabda pandhita ratu’ terhadap apa yang diucapkan atau diputuskan oleh Sultan sebagai Gubernur.
Tidak dapat diragukan bahwa masyarakat Yogyakarta, dan juga masyarakat di seluruh Indonesia, mendambakan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesejukan batin, yang dapat memberikan motivasi dan semangat, dapat menunjukkan arah perjalanan hidup, yang dapat memberi teladan serta jujur dan tepercaya.
Sebagai Gubernur, Sultan tidak akan mampu memberikan semua yang didambakan oleh masyarakat tersebut karena potensi kepemimpinan Sultan terbelenggu oleh sistem pemerintahan dan terkendala oleh sistem birokrasi. Dengan Sultan menjabat sebagai Gubernur, maka masyarakat Yogyakarta bagaikan anak ayam yang mendambakan induk tetapi apa daya sang induk terikat oleh seutas tali pada sebuah tonggak yang bernama pemerintahan.
Kekuatan Kepemimpinan Sultan Sebagai Raja
Semua orang mengetahui bahwa sejak zaman dulu, kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang bersumber dari kraton para raja. Sejak zaman dulu, raja di Jawa bukan hanya bertindak sebagai penguasa tetapi juga menjadi pemimpin kebudayaan dan pemimpin spiritual. Raja dikelilingi oleh para pujangga dan para pelaku spiritual yang arif dan bijaksana. Dari sanalah kebudayaan Jawa berkembang dan merambah masyarakat.
Karena berbagai kendala dan permasalahan serta oleh perkembangan zaman, peran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kebudayaan sedikit demi sedikit terkikis. Namun demikian, peran Sultan sebagai raja masih tetap dirasakan dan didambakan oleh masyarakat. Kraton sebagai institusi kebudayaan memang telah sangat lemah, tetapi peran raja tetap kuat sampai sekarang.
Kebudayaan merupakan kekuatan dalam masyarakat. Para pakar menyatakan bahwa kebudayaan adalah faktor perekat sosial (social cohesion factor) dan bahkan pembentuk masyarakat. Kebudayaan tidak dapat ditiadakan dari kehidupan masyarakat. Tanpa kehidupan berbudaya akan terjadi chaos atau kalabendhu dalam masyarakat. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Yogyakarta tidak terkecuali.
Kebudayaan bukan hanya sekadar kesenian, upacara adat dan peninggalan kuno saja. Inti kebudayaan adalah konsep hidup yang didukung oleh keyakinan, nilai dan norma yang kemudian membentuk etika, etistika dan watak masyarakat. Watak, etika dan etistika terbentuk oleh konsep hidup yang didukung oleh keyakinan, nilai dan norma kebudayaan. Konsep hidup ini merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa serta pelaksanaan pembangunan di masyarakat.
Kebudayaan Jawa dikenal ‘adiluhung’. Sayangnya kebudayaan adiluhung ini tidak lagi dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Watak masyarakat, nilai dan norma dalam masyarakat sudah jauh dari konsep hidup yang ditawarkan oleh kebudayaan Jawa yang adiluhung tadi. Yang tersisa di masyarakat Yogyakarta tinggal kepercayaan dan dambaan terhadap kepemimpinan Sultan sebagai raja.
Ada Serat kuno bernama Serat Kalatidha yang salah satu bagiannya (pada) berbunyi:
Ratune ratu utama,
patihe patih linuwih,
pra nayaka tyas raharja,
panekare becik-becik,
parandene tan dadi,
paliyasing kalabendhu,
mandar mangkin andadra,
rubeda angreribeti,
beda-beda ardaning wong sanegara.
Kalau rajanya, patihnya, pejabatnya dan semua aparat yang hebat itu tidak mampu menanggulangi kalabendhu, lalu siapa yang dapat. Yang dapat menanggulangi kalabendhu adalah rakyat sendiri dengan dipimpin oleh patih wuda (patih telanjang). Patih wuda adalah individu yang telah berhasil melepaskan semua ikatan kepentingan luar dari dirinya. Dia merupakan individu otonom yang hidupnya hanya untuk kepentingan rakyat. Dialah yang mampu merasakan denyut jantung rakyat yang paling lemah sekalipun.
Sultan sebagai raja adalah patih wuda. Berbahagialah masyarakat Yogyakarta masih memiliki seorang pemimpin yang mampu berpikir, bertindak serta memberi teladan sebagai seorang yang telah bebas dari kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Senjata dan kesaktian patih wuda tidak lain adalah kebudayaan yang menawarkan konsep hidup berbudaya. Kebudayaan Jawa menawarkan konsep hidup Memayu Hayuning Bawana. Konsep hidup ini juga merupakan tujuan hidup yang didukung oleh upaya Memayu Hayuning Pribadi dan Memayu Hayuning Bebrayan.
Kalau saja konsep hidup Jawa ini diperkenalkan serta digalakkan kembali kepada masyarakat, maka pembangunan yang diperankan oleh rakyat akan berhasil. Rakyat yang telah berhasil Memayu Hayung Pribadi dan berhasil Memayu Hayuning Bebrayan akan mampu memilih anggota legislatif dan eksekutif yang benar dengan cara yang juga benar. Masyarakat yang demikian inilah yang dinamakan masyarakat madani.
Bagi Yogyakarta, kemungkinan tercapainya cita-cita Memayu Hayuning Bawana akan lebih nyata di bawah kepemimpinan Sultan sebagai Raja dari pada Sultan sebagai Gubernur atau bahkan sebagai Presiden R.I.
Konsep hidup Memayu Hayuning Bawana merupakan konsep hidup universil. Dengan demikian konsep ini dapat ‘dijual’ ke seluruh wilayah Indonesia dan bahkan juga ke seluruh dunia. Memayu Hayuning Bawana dapat diterapkan sebagai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development). Sebagai pendukung, konsep Memayu Hayuning Pribadi merupakan konsep pembangunan manusia (human development) yang efektip. Memayu Hayuning Bebrayan adalah konsep pembangunan sosial yang juga universil.
Dengan bermodal konsep Pembangunan Memayu Hayuning Bawana tadi, maka peran Sultan tidak terbatas di Yogyakarta, tetapi dapat meluas kewilayah Indonesia yang lain, dan bahkan ke seluruh dunia. Dengan adanya fenomena global warming, adanya krisis ekonomi yang bersumber pada kerakusan korporasi, dengan perang etnis di mana-mana serta kelaparan di Dunia Ketiga, maka dengan berbekal kebudayaan, Sultan sebagai Raja akan menjadi tokoh dunia yang dihormati. Mengapa tidak? q - m. (4688-2008).
Rachman Wiriosudarmo, alumnus
ITB Bandung 1963,Pemerhati masalah sosial-budayatinggal di Desa Purwobinangun
Kec Pakem, Sleman, DIY.
Sumber: http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=182306&actmenu=39
Komentar
Posting Komentar