Thursday, April 29, 2010

wayang

Sekedar omong kegilaan saja bahwa adat yang dianut semacam kepatuhan yang selalu saja masih melekat dan sejak kecil ditanamkan kadang adalah sesuatu yang sudah direkayasa ratusan tahun bahkan mugkin secara tidak sadar adalah bukan dari kekayaan moyang sendiri secara negatif namun sebuah pemanfaatan atas kebodohan yang dibalut dengan energi-energi kebijakan yang sebenarnya hanyalah omong kosong. Seperti beberapa penggal wawancara imajiner meski secara lokal saja dan tak akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan lingkungan kita yang memang sudah aneh, entah karena efek penjajahan atau karena memang keagungan feodalisme sebagai koridor atas jalannya sistem kesopanan kesantunan dan alur logika tangan kanan.


Bukan hanya karena pajak yang sudah menggerogoti alam sosial dan bernegara hingga nilai dari Rp.1 pun sudah dikeai pajak, namu umpan balik atau layanan yang diberikan sama sekali tidak mencerminkan atas kebijaksanaan untuk melakukan pajak yang baik dan benar disamping trend korupsi yang sudah ngetop sejak jaman dahulu kala, tanpa harus ada bapak korupsi atau metodologi penggarapannya namun semuanya sudah berjalan natural dan alami tanpa terasa lapisan terbawah sebagai korbannya pun mengikutinya tanpa merasakan bahwa merekalah korban yang paling tersakiti.

Devide et impera, masih saja menjadi andalan untuk menguasai kehidupan dalam segala sisi seperti proses pelaksaanaan siskamling, sistem RT danRW dan sebagainya hingga yang kecil-kecil, bahkan perlombaan diadakan, entah maksudnya apa yang jelas efek terkecil dalam kejiwaan menanamkan lokalitas dan rasa persaingan antar wilayah memang selalu masih mudah ditanamkan, entah karena nenek moyangnya seorang pelaut atau malah yang terbaru adalah koruptor. Belum jelas sama sekali, betapa pamong atau pangreh praja adalah sebuah singgasana jabatan kuasa yang aneh dalam abad demokrasi saat sekarang ini.

Simpel mungkin dengan penarikan pajak kebersihan maupun keamanan melalui ronda tiap malam, atau penarikan retribusi parkir yang diadakan oleh pemerintah lokal, tidak terlalu berat nilainya namun dibalik itu frekuensi dan perkalian dari hasilnya bisa dibayangkan juga dan terutama larinya kemana. Bukankah sudah ada aparat-aparatus penegakan untuk itu yang malah hanya bekerja kantoran dibayar dengan uang pajak namun selalu menyalahkan saja ketika ada maling dan rumah dalam keadaan tak terkunci, kemudian hanya menunggu laporan untuk tindak lanjut kemudian yang juga tidak cepat dan sigab.

Memang ada banyak kata-kata bijak kenegaraan untuk membenarkan praktek salah semacam, namun sampai kapan ketika pembayaran dan layanan yang semakin timpang terasa dapat diantisipasi dengan hal tersebut.