Korban harus seimbang

Konflik pada dasarnya adalah kebutuhan dan vitamin dalam kehidupan, bayangkan jika kita hidup adem ayem tanpa ada gejolak yang memicu adrenalin kita, saluran yang positif untuk berkonflik sebenarnya adalah semacam kompetisi dalam olehraga atau berprestasi, namun itu kadang tidak cukup karena di saat ini mungkin kita mengalami banyak sekali konflik baik dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan maupun orang-orang di luar kita. Namun hal itu mungkin kalo ingat aka ada dalam posting yang lainnya.

Semua bentuk konflik pada dasarnya memiliki kesamaan akan adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan (incompatibility of goals) pada para pihak yang terlibat dalam konflik, dan masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuan dimaksud, namun kadang disertai dengan upaya pihak yang satu untuk menyingkirkan pihak yang lain yang dianggap menjadi penghambat baginya dalam mencapai tujuan.

Untuk berkonflik mestilah ada perencanaan dan strategi, namun kalo sudah menjadi perang yang buas dan tidak ada batasan-batasan aturan mungkin namanya sudah bukan konflik lagi, namun kejahatan yang akan menyimpan dendam yang berkelanjutan. Kemarin ada sebuah diskusi yang santai dan informal dengan mengundang seorang expertise dari maluku yang bernama Robert B. Baowollo, diskusinya panjang dan menyenangkan sekali. Salah satunya yang lucu adalah anekdot dari Papua yang membawa kita untuk memahami seluk beluk kelompok yang berkonflik untuk dapat memberikan andil perdamaian atau resolusinya seperti dibawah ini.

Sejumlah suku di Papua ‘katanya’ memiliki tradisi perang tanding antarsuku. Perang hanya berlaku dari jam tertentu sampai jam tertentu. Di luar jam perang mereka boleh duduk bersama, mengisap rokok bersama, berbagi cerita dan anekdot seolah tidak ada perang. Aturan perang pun jelas: kalau sudah jatuh korban di salah satu pihak maka perang baru akan berakhir jika sudah ada korban di pihak lawan dalam jumlah yang sama. Itulah ‘aturan-aturan’ resolusi konflik. Dalam suatu peristiwa perang antarsuku muncul persoalan baru: siapa yang bisa menjadi wasit yang netral dan bisa dipercaya untuk menghitung jumlah korban pada kedua kelompok suku yang bertikai dan mengumumkan kepada para pihak yang bertikai bahwa jumlah korban pada kedua belah pihak sudah seimbang sehingga perang bisa dinyatakan selesai?

Maka muncul sebuah usul cerdas: “Bagaimana kalau kita mendatangkan orang Eskimo dari kutub Utara untuk menjadi wasit? Orang Eskimo pasti jujur, adil, dan tidak memihak karena ia belum pernah mengenal satu pun orang Papua sebelumnya. Usul diterima, dan wasit dari Kutub Utara pun didatangkan. Namun ketika perang berlangsung, sudah banyak korban yang jatuh pada kedua belah pihak, wasit dari Eskimo masih terus bengong. Ketika para pimpinan kedua kelompok yang berperang itu datang dan mengajukan protes, wasit orang Eskimo itu dengan enteng menjawab: “Ya, maaf tuan-tuan, saya tidak bisa membedakan mana orang dari suku A dan mana orang dari suku B. Semuanya tidak pakai celana, cuma pakai selongsong labu alias koteka untuk menutup ‘burung’ mereka, dan kadang ada yang bawa tas noken. Rambut sama keriting, otot sama kekar, teriakan kalian juga sama keras, tapi saya tidak mengerti apa yang kalian teriakkan.”

Demikian ceritanya dan manfaat yang bisa dipetik adalah bahwa konflik di tingkat akar rumput berjalan dengan logikanya sendiri. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang datang dari luar sebagai fasilitator dalam resolusi konflik juga berjalan dengan logika mereka sendiri – kebanyakan menurut textbooks atau manual resolusi konflik yang dibuat oleh para ahli atau diadopsi dari model yang dibuat menurut pengalaman di belahan bumi lain. Menjadi fasilitator resolusi konflik dalam peran seperti wasit orang Eskimo dalam contoh di atas tentu merupakan sebuah kekonyolan yang tidak perlu terjadi. Namun pesan dari anekdot tersebut adalah bahwa para fasilitator perlu mengetahui banyak hal tentang masyarakat yang sedang terlibat dalam konflik. Untuk itu dibutuhkan assessment sebagai bagian dari kegiatan conflict mapping untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Tanpa peta konflik seorang fasilitator resolusi akan tersesat sendiri dan bakal menjadi sasaran empuk para pihak yang berkonflik. Nah lo....