Wednesday, November 5, 2008

Sri Sultan X Menggugat

Bersihar Lubis
# Wartawan, tinggal di Medan

"Jika saya membuka festival kebudayaan di Papua atau Sumatera, tak mungkin saya memalu gong Jawa." Kalimat itu meluncur dari bibir Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika ditanya pengamat politik Rocky Gerung dan pakar sejarah Anhar Gonggong dalam sebuah acara di layar SCTV pekan silam. Jawaban itu diucapkan seorang Raja Jawa yang menjadi ahli waris turun-temurun dari ayah dan kakek buyutnya, penguasa Mataram.

Sultan pun memilih "Sumpah Pemuda", satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ketimbang Sumpah Palapa. Jika yang pertama bersemangat kebhinnekatunggalikaan, yang terakhir adalah sentralisme Gajah Mada yang menghegemoni Nusantara. Bahkan, menurut Sultan, suatu fenomena "Jawanisasi" ala rezim Orde Baru.

Untunglah ucapan itu, kata Rosiana Silalahi, presenter acara tersebut, datang dari seorang "Raja Jawa". Jika ucapan itu keluar dari Gerung dan Gonggong, yang bukan seorang Jawa, wah, apa kata dunia? Mungkin meletus geger antro-politik yang naif. Apalagi jika dilontarkan oleh seorang M. Jusuf Kalla, yang berasal dari Makassar, atau Akbar Tandjung, seorang Batak Pesisir dari Sibolga.

Terlepas dari deklarasi politik Sultan yang siap dicalonkan menjadi calon presiden pada 2009, kita semakin yakin bahwa nasionalisme 1908, 1928, dan 1945 tak lagi diragukan. Menjadi orang Indonesia tidak menghapus sejarah bahwa Sultan adalah orang Jawa. Dalam frame Mangunwijaya, Sultan telah menjadi makhluk pasca-Jawa. Ibarat seorang penyandang S-3 tetap saja ia berhak memakai gelar S-2 dan S-1.

Mindset yang tersemat di benak Sultan mengingatkan kita kepada perdebatan Tjipto Mangoenkoesoemo yang "nasionalis" dan Soetatmo Soerjokoesoemo yang membela kepriayian pada saat persidangan Volksraad (DPR di zaman kolonial) pada 1918. Berlanjut lagi di Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa di tahun yang sama.

Takashi Sirashi dengan bagus melukiskan perdebatan itu dalam bukunya Satria versus Pandita: Sebuah Debat dalam Mencari Identitas, juga dalam Akira Nagazumi (ed), Indonesia dalam Kaitan Sarjana Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi abad 19 & 20 dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia (Yayasan Obor Indonesia, 1986).

Tjipto alergi melihat hak-hak istimewa kaum priayi yang dipayungi pemerintah kolonial Belanda, meski maksudnya untuk perpanjangan tangan sang penjajah. Bedanya, sementara Tjipto dikucilkan oleh kalangan intelektual Jawa maupun priayi Jawa, Sultan malah dekat dengan rakyatnya, baik kalangan kampus maupun masyarakat tradisional Jawa.

Keberbedaan Tjipto dan Sultan dimungkinkan oleh proses yang nyaris seabad lebih. Sultan tidak sendirian dalam melihat kelemahan "Jawanisasi". Tak sedikit intelektual dan budayawan Jawa yang memilih nasionalisme kehindiabelandaan yang belakangan bernama Indonesia ketimbang nasionalisme Kejawaan. Sementara Tjipto menghendaki "keindonesiaan", Soetatmo cenderung mempertahankan "kejawaan".

Padahal hakikat kebudayaan selalu mengalir. Evolusi, akulturasi, dan degradasi dimungkinkan oleh pergaulan internasional. Indonesia juga dipengaruhi dan diubah oleh datangnya Hindu, Islam, Kristen, kolonialisme Belanda, dan fasisme Jepang hingga ke era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi.

Sistem pemerintahan kita pun tak dimungkiri didominasi demokrasi yang datang dari luar. Contoh teranyar adalah demokrasi one man one vote, yang tak dikenal dalam sistem masa silam yang feodal dan monarki. Lepas dari baik-buruknya, era globalisasi telah mengubah Indonesia.

Kelebihan Sultan, ia berani blak-blakan menyempal dari kultur Jawa yang introvert dan lazimnya menyukai bahasa simbol yang implisit. Penampilan Sultan ketika mendeklarasikan dirinya siap menjadi calon presiden terkesan extrovert layaknya seorang Batak atau Bugis. Rada mirip Amien Rais, mantan Ketua MPR yang pernah dijuluki seorang "Baso" alias Batak-Solo itu.

"Saya siap kalah," kata Sultan. Toh, jabatan presiden bukanlah demi semata kekuasaan, melainkan demi rakyat. Sekiranya Sultan menjadi presiden, ia minta rakyat, apalagi yang beretnis Jawa, jangan marah jika "raja" mereka dikritik. Sultan atau presiden adalah insan biasa, bukan dewa.

Tragisnya, korelasi Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009 dengan iklim kepartaian belum tuntas demokratis. Regulasi bahwa calon presiden hanya boleh diusulkan oleh partai (gabungan partai) yang meraih 20 persen suara legislatif bolehlah dianggap sebagai konsensus yang demokratis. Tapi mengapa prosesnya di internal partai nyaris tanpa seleksi yang teruji secara kualitatif dan demokratis?

Kecenderungan partai politik hanya mengusung ketua umumnya atau tokoh sesepuh partainya menjadi calon presiden barangkali adalah residu feodalisme yang belum terkikis. Ada semacam budaya sungkan yang ewuh pakewuh. Ironis. Partai yang lahir karena proses demokrasi yang bertunas dari modernisme Barat ternyata tegak di atas landasan tradisionalisme Timur, seperti pernah dikritik oleh Ben Anderson.

Memang Sultan yakin bahwa bersama proses beberapa bulan menjelang Pemilu, April 2009, akan ada komunikasi politik antara dirinya dan berbagai partai di Indonesia. Partai bukanlah tunggul yang mati. Benih-benih demokratisasi mulai tumbuh, seperti disuarakan oleh SOKSI, Yuddy Chrisnandi, maupun Fadel Muhammad di tubuh Partai Golkar.

Yang mestinya menggembirakan, sikap Sultan yang mengkritik "Jawanisasi" ala Orde Baru sekaligus adalah lompatan wacana yang membuka peluang bahwa calon presiden tidak niscaya orang Jawa. Jika hal itu berproses dan mewujud dalam Pemilu 2009, fenomena Obama yang berkulit hitam dimungkinkan pula di sini. "Obama"-nya boleh non-Jawa atau Jawa yang anti-"Sumpah Palapa."

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/04/Opini/krn.20081104.146955.id.html