Saturday, November 1, 2008

Ratu Adil Kapan Kau Datang?

Ramalan Jayabaya

Pada sekira bulan Juli tahun 2007, sebuah SMA di Jakarta dengan sangat kreatif mementaskan lakon Ratu Adil. Sesuai dengan pakemnya maka Ratu Adil harus dimulai dengan suatu keadaan atau zaman yang disebut zaman “edan”. Teater yang dipentaskan anak-anak SMA itu kemudian mendeskripsikan negara sedang diperintah oleh seorang tiran yang lalim, rakyat menjadi sangat menderita dan karena itu rakyat mengharapkan datangnya Ratu Adil sehingga negeri yang kacau balau tersebut dapat diatasi. Namun apalacur, setelah ditunggu-tunggu ternyata Ratu Adil tidak pernah datang dan karena itu rakyat negeri terus menderita.


Kata Ratu Adil sendiri sebetulnya berasal dari ramalan Jayabaya, yaitu ramalan dari Prabu Jayabaya yang memerintah di Kerajaan Kediri sekitar tahun 1135-1159. Berdasarkan ramalan Jayabaya maka tanah Jawa yang mestinya juga diartikan Nusantara akan mengalami masa yang disebut zaman Kalabendu. Tanda-tanda zaman kalabendu itu ialah:


1. Gempa bumi 7x sehari


2. Tanah pecah merekah


3. Manusia berguguran, banyak yang ditimpa sakit


4. Bencana bermacam-macam


5. Hanya sedikit yang sembuh kebanyakan meninggal




Zaman ini ditandai dengan


1. Sudah ada kereta yang berjalan tanpa kuda


2. Tanah Jawa dikelilingi besi


3. Perahu berjalan di atas awan melayang-layang


4. Sungai kehilangan danaunya


5. Pasar kehilangan keramaiannya


6. Manusia menemukan jaman yang terbolak-balik


7. Kuda doyan makan sambal


8. Orang perempuan mempergunakan busana laki-laki


Zaman kalabendu itu seperti jaman yang menyenangkan, jaman kenikmatan dunia, tetapi jaman itu sebenarnya jaman kehancuran dan berantakannya dunia. (Sumber dari Wikisource Indonesia, perpustakaan bebas berbahasa Indonesia)


Setelah zaman Kalabendu ini maka akan datanglah seorang Satria Piningit yang akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Sang Satria kemudian akan menjadi Raja dan disebut sebagai Ratu Adil. Menurut Joyoboyo, Ratu Adil mempunyai sifat dan kondisi sebagai berikut:



Di saat inilah Tanah Jawa sejahtera, hilang segala penyakit dunia, karena datangnya raja yang gaib (misterius), yaitu keturunan utama (sebagai) Ratu Tedak Amisan (karena asalnya sangat hina dan miskin menurut pandangan masyarakat umum). Berdirinya tanpa syarat sedikitpun, bijaksanalah Sang Ratu. Kratonnya Sunyaruri (kosong tapi ada, hanya dapat dijumpai oleh mereka yang telah mengosongkan keegoannya). Waktunya masih dirahasiakan. Tuhan membuat kebalikan keadaan. Beliau menjadi raja bagaikan pendeta, adil, menjauhi harta, disebut Sultan Herucakra.


Datangnya Sang Ratu ini tanpa asal (yang jelas), tidak mengadu bala manusia (peperangan yang menumpahkan darah), keagungannya berdzikir namun musuhnya takut. Yang memusuhi pun dapat dikalahkan, sebab Sang Ratu menghendaki kesejahteraan rakyat dan keselamatan dunia seluruhnya.



Dari uraian di atas, maka zaman kalabendu seperti yang digambarkan Prabu Jayabaya dalam hal tertentu juga terjadi sekarang ini, bencana yang kita alami datang silih berganti mulai dari bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2006, bencana gempa di Yogyakarta, bencana gunung merpai meletus sampai ke bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Bencana tersebut seolah-olah tidak pernah menjauh dari kita. Demikian juga penyakit yang mewabah di mana-mana seperti flu burung, demam berdarah, chikunguya yang menjakiti khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kereta tanpa kuda, tanah Jawa dikelilingi besi, perahu yang berjalan di atas awang-awang dapat diterjemahkan sebagai mobil, rel kereta dan pesawat udara, dan seterusnya. Korupsi yang merajarela dari tingkat yang paling tinggi seperti pada tingkat Menteri, duta besar dan seterusnya sampai ke tingkat yang paling rendah seperti lurah, kepala desa sudah bukan berita baru lagi, ketidakadilan yang menghimpit masyarakat menengah ke bawah berlangsung setiap hari dan naga-naganya ketimpangan sosial yang lebar antara si kaya dan si miskin akan semakin menganga lebar. Belum lagi sekarang ini kita juga akan menghadapi gejala global yang berupa mahalnya harga BBM serta meningkatnya harga berbagai bahan pangan. Krisis ini bahkan sudah menghancurkan beberapa negara di dunia misalnya Haiti, di mana terjadi kerusuhan masa yang tidak dapat dikendalikan lagi oleh pemerintahannya. Apabila harga BBM meningkat terus demikian juga dengan harga bahan pangan sehingga rakyat tidak mampu lagi membelinya, maka hampir dapat dipastikan kita pun akan menghadapi kerusuhan seperti yang terjadi di Haiti.


Dalam situasi tertekan inilah, rakyat sangat mengharapkan datangnya seorang Satria Piningit yang akan membebaskan rakyat dari berbagai penderitaan dan bencana yang dialaminya. Rakyat juga berharap negara akan dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang dapat memberantas korupsi, penyalahgunaan jabatan serta berani membela rakyat menghadapi para cukong dan konglomerat hitam yang sudah merampok keuangan negara. Persoalannya ialah siapakah atau di manakah Ratu Adil itu? Apakah kita juga akan mengalami peristiwa seperti lakon teater anak-anak SMA di atas, ternyata Ratu Adil tidak pernah datang.


Dalam sejarah, terbukti pihak yang menikmati keuntungan dari zaman kalabendu itu tidak mengharapkan datangnya sang Ratu Adil. Pemerintah Kolonial Belanda bahkan menganggap ramalan Joyoboyo sebagai hanya sekedar kepalsuan dan klenik yang akan menjerumuskan rakyat. Bahkan seorang Menteri pada zaman Kolonial Belanda bernama Pleite, tahun 1913-1981 dan seorang peneliti Belanda yang bernama Stuwards Blanders, menyatakan bahwa ramalan Jayabaya hanya bohong belaka karena tidak ada mutiara yang terkandung dalam ramalan itu. Namun demikian, kesimpulan dari sang peneliti itu tidak mampu melunturkan optimisme rakyat untuk merebut kemerdekaan. (Sumber dari Artikel Walikota Malang). Tentu saja pemerintah Kolonial Belanda tidak ingin ramalan Jayabaya ini menjadi inspirasi buat bangsa Indonesia untuk merdeka pada waktu itu sebab pemerintah Kolonial Belanda menikmati penjajahan yang dilakukannya terhadap bangsa Indonesia. Kendati pun pemerintah Belanda berusaha sekuat tenaga agar rakyat tidak percaya pada ramalan Jayabaya, namun rakyat tetap saja mempercayainya, pada waktu terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang dilakukan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830 sehingga Pangeran Diponegoro dianggap sebagai manifestasi sang Ratu Adil itu sendiri dan karena itu Pangeran Diponegoro oleh rakyat diberi gelar “Diponegoro Heru Cokro Panetep Panoto Gomo Khalifatul Tanah Jowo” (Sumber dari Artikel Walikota Malang). Sayangnya Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap Belanda pada tahun 1830, dibuang ke Makassar dan akhirnya wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855 (Sumber dari Wikipedia Indonesia).


Siapakah Ratu Adil?


Walaupun Pangeran Diponegoro pernah dimanifestasikan oleh rakyat sebagai Ratu Adil dengan gelar “Diponegoro Heru Cokro Panetep Panoto Gomo Khalifatul Tanah Jowo” namun demikian, Sang Pangeran tidak pernah menjadi Raja. Tahapan Pangeran Diponegoro hanya mencapai Satria Piningit dan belum dapat dikatakan telah menjadi Raja atau Ratu Adil sebagaimana yang dimaksud ramalan Jayabaya. Pertanyaan selanjutnya ialah siapakah Sang Ratu Adil itu. Bung Karno sewaktu diadili di depan sidang Pengadilan Kolonial Belanda di Bandung pada tahun 1930 dalam pledoinya Indonesia Menggugat pernah menyatakan: “….Haraplah pikirkan Tuan-tuan Hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil, apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat?….” Dalam pembelaan yang terkenal tersebut, Bung Karno ingin memanifestasikan bahwa suatu hari nanti ketika Indonesia merdeka maka negeri ini akan diperintah oleh seorang Ratu Adil. Tidak ada rujukan yang jelas yang dapat dijadikan dasar untuk mengasumsikan Bung Karno Sang Putra Fajar adalah Ratu Adil sebagaimana dimaksud ramalan Jayabaya.


Dengan tidak bermaksud mengecilkan jasa Bung Karno sebagai sang Proklamator, Bapak Bangsa (founding father) serta sederet gelar kehormatan lainnya, tampaknya Bung karno bukan Ratu Adil sebagaimana yang dimaksud ramalan Jayabaya. Bung Karno walapun tidak melakukan korupsi untuk kepentingan dirinya sendiri atau pun keluarganya, namun Beliau mempunyai sejumlah wanita (gundi). Bung Karno juga membangun berbagai istana untuk kepentingan dirinya seperti Istana Tampak Siring di Bali, Istana Batu tulis di Bogor dan wisma-wisma pribadi untuk kesenangan Beliau. Yang paling tragis mungkin Bung Karno akhirnya dipaksa mundur karena dituduh terlibat dalam gerakan G 30 S/PKI. Jelas dari catatan sejarah ini, Bung Karno tidak memenuhi kriteria ramalan Jayabaya di mana seorang Ratu Adil harus mempunyai sifat adil, tidak tamak akan harta, tahta dan wanita (3 ta), bermoral tinggi serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.


Harus diingat, Bung Karno dijatuhkan bukan hanya karena Beliau “kekiri-kirian” yang waktu itu terkenal dengan selogan Nasakom (Nasionalisme Agama dan Komunisme), namun juga karena rakyat waktu itu sangat miskin sehingga gampang untuk diagitasi untuk mendukung kudeta terhadap Bung Karno.


Seorang penjahat perang bernama Raymond Westerling tahun 1950 juga pernah membentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Westerling kemudian membantai kurang lebih 3.000 orang di Sulawesi Selatan pada tahun 1969. Jelas si penjahat perang Raymond Westerling yang telah melakukan genosida terhadap 3.000 nyawa manusia tak berdosa bukan sosok Ratu Adil walaupun pada tahun 1950 ia menamakan angkatan perangnya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).




Tokoh berikutnya yang perlu mendapat perhatian ialah Presiden RI ke-2, Alm. Pak Harto. Apakah Pak Harto adalah Ratu Adil? Dalam hidupnya yang dapat dirujuk dari berbagai buku biografi Pak Harto, beliau tidak pernah memanifestasikan dirinya sebagai Sang Ratu Adil. Tetapi beberapa karya Beliau sebagian tercermin dari sifat Ratu Adil tersebut. Sejarah pernah mencatat beberapa keberhasilan Pak Harto seperti menaikkan GNP rakyat Indonesia dari negara miskin menjadi negara berkembang sehingga pada puncak kejayaan orde baru, negara kita juga diberi gelar sebagai Macan Asia. Pak Harto juga pernah menjadi pemimpin Asia Tenggara yang dihormati baik oleh kawan maupun lawan, Pak Harto juga memperoleh berbagai gelar dan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri seperti Bapak Pembangunan dan penghargaan dari FAO atas keberhasilan Beliau menjadikan Indonesia swasembada pangan. Di samping keberhasilan-keberhasilannya, Alm. Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto juga mempunyai berbagai kekurangan seperti membiarkan terjadinya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di berbagai tingkatan tertutama di kalangan keluarganya. Soeharto juga menentang penerapan asas demokrasi dalam kehidupan berpolitik dan melalui Menteri Penerangannya yang terkenal waktu itu, Harmoko juga memberangus kehidupan pers yang independen. Banyak penulis berpendapat bahwa Soeharto memang mengejawantahkan dirinya sebagai Raja Jawa bukan sebagai Ratu Adil, salah satu buktinya ialah sewaktu Pak Harto hendak dipilih kembali pada tahun 1997, Pak Harto menyampaikan pesan kepada pimpinan Golkar pada waktu itu agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kemauan rakyat Indonesia. Selanjutnya perkataan beliau yang sangat terkenal yang dapat menjadi petunjuk bahwa Pak Harto adalah Raja Jawa ialah “lengser keprabon, madeg pandito” artinya pensiun sebagai Raja/Raja Jawa dan menjadi Penasehat Agung. Kejatuhan Pak Harto yang tragis akibat kehilangan kepercayaan rakyat juga membuktikan Pak Harto bukan Ratu Adil sebagaimana yang dimaksud ramalan Jayabaya. Ratu adil dalam ramalan Jayabaya datang atas kehendak rakyat bukan karena kudeta dan Sang Ratu Adil pun lengser dengan segala kehormatannya karena telah berhasil mensejahterakan rakyatnya dan menciptakan perdamaian dunia. Pengangkatan Pak Harto menjadi Presiden RI ke-2 sekarang menjadi hal yang kontroversial dan masih terus dipertanyakan, apakah Pak Harto melalui SP 11 Maret telah melakukan kudeta terhadap Bung Karno?


Sewaktu awal reformasi berlangsung yaitu sekira tahun 1999, PDIP yang Ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri pernah dimanifestasikan oleh PDIP sebagai sang Ratu Adil. Memang sebagai tokoh nasional dari suatu partai yang ditindas oleh pihak orde baru waktu itu, PDIP dan Megawati khususnya mendapat simpati rakyat yang luar biasa. Istilah metal (merah total) merupakan fenomena yang luar biasa. Setiap kali Megawati berpidato, rakyat akan memperhatikan isi pidatonya tersebut dengan sungguh-sungguh. Tak heran PDIP waktu itu meraih jumlah suara yang terbanyak yaitu kurang lebih 33.3 % dari jumlah suara pemilu yang sah. Sampai saat ini, belum ada satu partai pun yang berani memprediksi akan memperoleh suara melebihi jumlah suara PDIP tersebut. Suara PDIP yang begitu besar jelas merupakan bukti simpati rakyat kepada Megawati Soekarno Putri yang telah dijalini oleh orde baru selama 32 tahun. Akhirnya pada tahun 2001, Megawati dilantik menjadi Presiden RI ke-5 menggantikan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang dilengserkan dalam Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati kemudian juga harus lengser keprabon karena kalah dalam Pilpres tahun 2004. Benarkah Megawati adalah Sang Ratu Adil?


Megawati adalah satu-satunya Presiden RI yang lengser pada akhir masa jabatannya. Presiden-Presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid lengser bukan karena berakhirnya masa jabatan namun karena dipaksa mundur. Sedangkan Habibie, mengakhiri masa jabatannya karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Situasi dan kondisi pada saat itu juga tidak memungkinkan lagi Habibie untuk bertahan lebih lanjut. Pada saat Megawati memerintah, banyak tudingan miring diarahkan kepada suaminya Taufik Kiemas. Pemerintahan Megawati juga terkenal karena menjual berbagai aset negara misalnya Indosat, kapal tanker VLCC milik Pertamina, Blok Cepu dan seterusnya. Di zaman Megawati, indeks persepsi korupsi juga tidak membaik di mana menurut masyarakat transparansi internasional Indonesia tetap kampiun di bidang korupsi. Harus pula diakui, pemerintah Megawati bukan tidak punya prestasi. Di samping kekurangannya di atas, di zaman Megawati relatif perekonomian tumbuh dengan baik. Bencana alam dan bencana akibat ulah manusia di zaman Megawati agak jarang terjadi. Kendati pun demikian, dengan prestasi-prestasi di atas ini ternyata tidak menyebabkan rakyat Indonesia memilih Ibu Megawati kembali sebagai Presiden RI untuk tahun 2004-2009. Di tahun 2004, Megawati dikalahkan oleh SBY-JK. Dari hal di atas, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk mengidentikkan Megawati sebagai Sang Ratu Adil sebagaimana dimaksud ramalan Jayabaya.


Setelah Megawati, maka Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI dari tahun 2004-2009. Di masa pemerintahan SBY inilah, kita menemukan peran Wapres yang dominan, bahkan masyarakat menyebutnya Matahari Kembar. Di zaman Pak Harto dulu, Istana Merdeka Selatan tidak mempunyai kewenangan apapun. Berbeda halnya ketika Istana Selatan tersebut dihuni oleh Muhammad Jusuf Kalla. Selaku Ketua umum Golkar dan sebagai pengusaha sukses dari Makassar, Wapres Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh utama dalam pemerintahan SBY-JK, bahkan tak jarang orang menyebutnya sebagai “The One who makes things done”. Di masa pemerintahan SBY-JK inilah terjadi berbagai bencana dan hal-hal lain yang menyengsarakan rakyat seperti yang dimaksudkan dalam zaman kalabendu. SBY yang peragu bahkan sering diplesetkan dengan istilah saya belum yakin, agaknya sulit diidentifikasikan sebagai Sang Ratu Adil.


Dari serangkaian tokoh-tokoh nasional di atas, kita boleh memastikan belum ada satu tokoh pun yang dapat memenuhi seluruh kriteria ramalan Jayabaya. Pertanyaannya sekarang ialah apakah betul-betul kita tidak mempunyai tokoh yang dapat memenuhi persyaratan ramalan Jayabaya tersebut? Dalam beberapa hal Bung Karno telah memenuhi sebagian dari ramalan Jayabaya tersebut seperti Datangnya Sang Ratu ini tanpa asal (yang jelas), tidak mengadu bala manusia (peperangan yang menumpahkan darah), keagungannya berdzikir namun musuhnya takut. Bung Karno terpilih menjadi Presiden RI pertama karena dipercaya oleh rakyat seluruh Indonesia, oleh karena itu Bung Karno memperoleh gelar sebagai penyambung lidah rakyat, pemimpin besar revolusi dan seterusnya. Bung Karno juga menjadi tokoh yang dihormati di dunia Internasional. Bung Karno adalah peletak Dasa Sila Bandung dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Bung Karno bersama Nehru dari India dan Nkruma dari Afrika adalah pendiri gerakan Non-Blok. Jasa Bung Karno tidak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga untuk dunia khususnya dunia ketiga, dari hal tersebut jelas sebagian sifat Ratu Adil ada di dalam era kepemimpinan Bung Karno. Sebagian dari syarat-syarat ramalan Jayabaya tersebut juga terdapat dalam era kepemimpinan Pak Harto seperti di saat inilah tanah Jawa sejahtera dan seterusnya. Pada saat Pak Harto memerintah, Indonesia relatif makmur walaupun terjadi berbagai skandal korupsi. Sungguh sayang berakhirnya kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto tidak seperti yang dimaksud ramalan Jayabaya. Bung Karno diberhentikan oleh Sidang MPRS tahun 1967 sedangkan Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 akibat tragedi Mei 1998. Setelah era orde baru berakhir maka belum ada satu tokoh nasional pun yang dapat menyaingi Bung Karno dan Pak Harto di tingkat nasional. Namun hal itu tidak berarti Sang Ratu Adil tidak ada. Di level lokal dan regional, kita membuktikan lahirnya Ratu-Ratu Adil di beberapa Kab dan Prop seperti Rustringsih dari Kebumen yang sekarang terpilih sebagai Wagub Jawa Tengah, Bupati I Gede Winasa dari Jembrana, Bali dan Gubernur Gamawan Fauzi dari Sumatera Barat, pada saat Basuki alias Ahok memimpin Belitung timur pun, rakyat kabupatennya mencintai Bupatinya. Inilah Ratu-Ratu Adil di tingkat lokal dan regional.


Ratu Adil Pasti Datang


Seperti yang diuraikan dalam bagian pertama, para siswa SMA yang mementaskan teater Ratu Adil kemudian menemukan ternyata sosok Ratu Adil yang mereka tunggu-tunggu tidak pernah datang, namun kemudian mereka menyadari ternyata Sang Ratu Adil itu bukan berupa manusia tetapi berupa sifat kepemimpinan. Pertanyaannya, apakah dengan sistem Pemilu sekarang dan sistem Pemilihan Presiden yang sekarang lagi diproses di DPR, kita dapat melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat sebagai Ratu Adil?


Menurut Syamsuddin Haris dalam tulisannya yang berjudul “Modal dan Popularitas Capres” (Kompas, tanggal 20 Agustus 2008), satria piningit dan Ratu Adil tidak akan lahir apabila sistim Pemilu dan Pilpres tetap didasarkan atas kepentingan elit dan pemilik modal belaka. Ramalan Jayabaya atau yang disebut juga Jongko Joyoboyo ternyata bukan sesuatu hal yang baru atau kontorversi dalam kacamata Buddhis. Sifat-sifat Ratu adil menurut Jongko Joyoboyo seperti bijaksana, adil, tidak kemaruk harta, cinta damai, serta mementingkan kepentingan rakyat, saleh seperti pertapa atau berkepribadian yang sempurna ternyata cocok dengan sifat-sifat kepemimpinan yang dimaksud dalam Bab X Tripitaka tentang sepuluh kewajiban raja terhadap rakyatnya atau yang dikenal dengan nama 10 Raja Dharma, yaitu:


1. Dana (suka menolong orang, tidak kikir dan ramah tamah).
Seorang raja tidak boleh terlalu terikat kepada harta kekayaannya, tetapi pada waktu diperlukan ia harus berani/bersedia mengorbankannya demi kepentingan rakyat.


2. Sila (moralitas yang tinggi)
Ia seharusnya jangan membinasakan makhluk hidup, menipu, mencuri, korupsi, melakukan perbuatan asusila, berbicara tidak benar dan minum minuman keras.


3. Pariccaga (mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan rakyat)
Ia harus bersedia mengorbankan semua kesenangan pribadi, nama dan keagungan, sampaipun nyawa demi kepentingan rakyat.


4. Ajjava (jujur dan bersih)
Ia harus jujur, bebas dari rasa takut dan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi sewaktu menjalankan tugas, bersih tujuannya dan jangan sekali-sekali menipu rakyat.


5. Maddava (ramah tamah dan sopan santun)
Ia harus mempunyai watak yang simpatik dan selalu ramah tamah terhadap siapapun.


6. Tapa (sederhana dalam penghidupan)
Ia harus membiasakan diri untuk hidup sederhana dan menjauhkan diri dari penghidupan yang berlebih-lebihan.


7. Akkodha (bebas dari kebencian, keinginan jahat dan sikap bermusuhan)
Ia seharusnya tidak mempunyai rasa dendam terhadap siapa pun juga.


8. Avihimsa (tanpa kekerasan)
Ini bukan saja berarti bahwa ia tidak boleh menyakiti orang lain, tetapi ia harus pula memelihara perdamaian dengan mengelakkan peperangan dan semua hal yang mengandung unsur kekerasan dan penghancuran hidup.


9. Khanti (sabar, rendah hati, dapat memaafkan kesalahan orang lain)
Ia harus dapat menghadapi halangan, kesulitan-kesulitan dan ejekan-ejekan dengan hati yang sabar, penuh pengertian dan dapat memaafkan perbuatan orang lain yang menyakiti hatinya.


10. Avirodha (tidak menentang, tidak menghalang-halangi)
Ini berarti bahwa ia tidak boleh menentang kemauan rakyat, tidak boleh menghalang-halangi usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan perkataan lain, ia harus hidup bersatu dengan rakyat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.


Dana dalam sifat kepemimpinan harus diterjemahkan sebagai sifat mementingkan kepentingan rakyat atau dengan kata yang lebih sederhana berarti seorang pemimpin harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Kemampuan untuk mensejahterakan rakyat harus dibuktikan dari track record si pemimpin bukan dari hasil kemasan iklan atau janji-janji kampanyenya belaka. Dalam tahun politik yang sekarang berlangsung hampir semua tokoh yang mengiklankan dirinya melalui media elektronik maupun cetak selalu menampilkan dirinya sebagai pelindung rakyat dan akan memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Dana juga berarti sang pemimpin harus bersedia hidup sederhana (asketis) dan menjauhi kemewahan yang bersifat hedonis di tengah-tengah rakyatnya yang sedang dicekik kemiskinan. Makan nasi aking dan berkunjung ke desa-desa atau mengatasnamakan petani dalam iklan-iklan politiknya belum tentu merupakan track record yang sejati.


Sila berarti seorang pemimpin harus mempunyai keperibadian serta moral yang tinggi. Ukuran moral dan kepribadian tersebut juga harus dibuktikan dari track recordnya bukan dari hasil kemasan iklan atau hasil kampanye. Tidak mungkin bagi seorang yang pernah melakukan kejahatan kemanusiaan atau yang terlibat sebagai dalang kerusuhan Mei 1998 dapat memenuhi ketentuan ini. Sila dalam kaitannya dengan sifat kepemimpinan harus tercermin dari tindak tanduk pemimpin tersebut dalam kehidupannya. Tangan yang berdarah-darah karena terlibat atau bahkan berada di balik berbagai kerusuhan termasuk kerusuhan 27 Juli tentu bukan seorang yang mempunyai moral serta kepribadian yang tinggi sebagaimana yang dimaksud Sila ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan semata-mata monopoli dari tokoh-tokoh yang berlatar belakang militer, tokoh-tokoh sipil pun baik di jaman orde baru maupun pasca orde baru juga banyak yang melanggar Sila. Memang harus diakui tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini apalagi di Indonesia yang dicap sebagai salah satu negara yang kampiun di bidang korupsi, akan tetapi percayalah di antara 250 juta rakyat negeri ini masih banyak juga tokoh-tokoh yang dapat memenuhi ketentuan Sila ini. Di jaman orde baru yang begitu korup dan represif pun masih ada beberapa Menteri seperti Mari’e Muhammad, Siswono Yudohusudo, dan Sarwono Kusumaatmadja yang dikenal bersih apalagi sekarang ini ketika orde baru sudah runtuh. Di kalangan DPR yang terkenal korup itu pun masih ada orang seperti Agus Condro yang berani berterus terang untuk menyatakan telah menerima uang suap sebesar Rp 500 juta. Jadi, orang jujur yang bermoral masih dapat kita jumpai baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Persoalannya ialah orang-orang seperti ini tidak banyak dan sering tersingkir karena sistim.


Pariccaga hampir sama dengan norma pertama yang intinya ialah berani berkorban untuk kepentingan rakyat. Sistim Pemilu dan Pilpres yang sekarang ini berlaku memerlukan modal yang besar karena sang calon hanya dapat terpilih kalau mempunyai kedekatan dengan elit partai serta mempunyai modal atau keuangan yang kuat. Jika tidak memiliki kedua syarat tersebut, maka sang kandidat sulit untuk dicalonkan baik sebagai calon anggota DPR maupun sebagai Presiden atau wakil Presiden.


Demikian juga dalam Pilkada, calon Bupati, Walikota atau Gubernur juga harus memiliki kedua syarat di atas. Dengan berlakunya sistim ini dan tampaknya akan terus dipertahankan berdasarkan UU Pemilu dan Pilpres yang akan datang maka dapat dipastikan bagi calon yang terpilih baik sebagai anggota DPR atau pun sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka sangatlah sulit bagi yang bersangkutan untuk bertindak demi kepentingan rakyat, apalagi berkorban unuk kepentingan rakyat. Politik rente yang berlaku sekarang ini membelenggu para kandidat pemimpin dari sifat pariccaga ini. Untunglah MK berdasarkan putusannya Nomor 5/PUU-V/2007 telah merevisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah berhasil membuat suatu trobosan di mana kandidat independen dapat mencalonkan diri dalam Pilkada. Sayangnya dalam pemilihan anggota dewan Pemilu mendatang serta dalam Pilpres tahun 2009 calon independen belum dapat bertarung dengan calon-calon dari partai politik. Selama partai politik masih merupakan sumber kekuasaan yang korup maka sangatlah sulit diharapkan akan tumbuh sifat pariccaga dari pimpinan-pimpinan negara baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.


Ajjava, karena sistim pendidikan orde baru yang lebih dari 3 dasawarsa (+ 32 tahun) maka sekarang ini masyarakat Indonesia umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lumayan baik sehingga tingkat intelektual dan kecerdasannya pun lumayan baik. Sayangnya sistim pendidikan kita telah merupakan salah satu dasar pendidikan yaitu membentuk budi pekerti yang baik. Dengan keadaan seperti ini maka tidak heran jika kita banyak menjumpai orang yang pandai namun bermoral rendah bahkan bejat. Kepandaian atau kecerdasannya tersebut justru dipergunakannya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan dirinya sendiri walaupun untuk itu ia harus mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat. Fenomena seperti ini lah yang juga terjadi pada pemimpin-pemimpin kita baik tingkat lokal sampai nasional. Di zaman orde lama, founding father kita seperti Moh. Hatta, Sutan Syahrir dan banyak lagi lainnya telah memberi teladan sifat ajjava ini kepada kita. Di zaman orde baru pun, ada tokoh-tokoh nasional seperti Ali Sadikin, H. R. Darsono, Emil Salim juga memberi nilai teladan ajjava kepada bangsa ini. Di zaman reformasi sekarang ini, pasti juga ada tokoh-tokoh yang mempunyai sifat ajjava. Mudah-mudahan mereka suatu hari nanti memperoleh jalan menjadi pemimpin nasional.


Maddava, hal ini berarti pemimpin tidak boleh sombong atau arogan. Pemimpin juga tidak boleh otoriter dan harus banyak mendengar suara rakyat. Dalam sistim demokrasi yang berlaku sekarang, agaknya pemimpin yang arogan atau sombong sulit terpilih. Inilah salah satu nilai plus dari sistim demokrasi. Pemimpin hanya dapat terpilih berkat dukungan suara rakyat jika ia sombong dan arogan serta tidak bersifat maddava maka yang bersangkutan tidak dapat terpilih sebagai pemimpin.


Tapa, sifat tapa dan sifat ajjava adalah dua sifat yang berkaitan satu dengan yang lain. Seorang yang jujur biasanya hidup sederhana demikian juga sebaliknya. Dibandingka dengan tindak tanduk para pemimpin kita sekarang yang begitu memperoleh kekuasaan maka tindakan mereka yang pertama ialah memberikan fasilitas berupa mobil mewah, rumah dinas yang elit, serta berbagai hak istimewa lainnya. Bayangkan dalam keadaan harga BBM terus membumbung tinggi dan ketika rakyat masih dicekik oleh tangan yang mahal tetapi wakil-wakilnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau regional terus berangkat “plesir ke luar negeri” dengan dalil studi banding. KPU yang baru terpilih pun melakukan pembelian mobil mewah untuk keperluan dinasnya. Walaupun mobil-mobil yang lama masih layak pakai akan tetapi anggota KPU sebagaimana pemimpin yang lain lebih senang membelanjakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam keadaan seperti ini, rakyat merindukan seorang pemimpin yang Tapa dan Ajjava.


Akkodha, tampaknya sifat akkodha merupakan sifat yang paling mulia di antara berbagai sifat Raja Dharma di atas. Sifat Akkodha ini benar-benar mencerminkan sifat Buddhisme.


Avihimsa, sifat welas asih ini sama luhurnya dengan sifat Akkodha dan karena itu umat Buddha demikian juga dengan umat-umat agama lain tentu mengharapkan pimpinannya berjiwa Avihimsa. Sifat Avihimsa ini tidak dapat disamakan dengan sifat penakut. Seorang pemimpin yang welas asih bukan seorang pemimpin yang penakut dan gampang digertak terutama oleh pihak asing baik oleh negara-negara kuat seperti AS, Uni Eropa atau oleh badan-badan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan seterusnya.


Khanti, Khanti dan Maddava merupakan sifat yang melengkapi satu dengan yang lain sebagaimana sifat tapa dan ajjava. Pemimpin yang berjiwa Khanti tidak gampang untuk dibangkitkan amarahnya oleh hal-hal kecil seperti sindiran-sindiran maupun kritik-kritik yang menyerang kepribadiannya.


Avirodha, pemimpin harus mempunyai jiwa demokratis atau Avirodha. Semangat demokratis ini sekarang bukan lagi mejadi syarat tetapi harus merupakan prasyarat, sayangnya di beberapa partai besar, pemimpin partainya masih sangat otoriter dan menganggap dirinya sebagai Raja atau Ratu yang absolut. Megawati di PDIP, Gus Dur di PKB dan dalam hal tertentu Jusuf Kalla di Golkar. Perilaku dan tindak tanduk mereka dalam hal tertentu cukup arogan dan jauh dari sifat demokratis. Megawati memerintah bagaikan seorang Ratu di PDIP. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak dapat menghilangkan sifat Kyai nya ketika berhadapan dengan anggota PKB. Jusuf Kalla justru telah membatalkan penyelenggaraan konferensi di Golkar padahal konferensi merupakan cara yang paling demokratis untuk memilih pimpinan nasional di kalangan partai Golkar.



Raja Agung Asoka, penguasa Kekaisaran Maurya dari 273-232 SM telah memerintah India dan wilayah-wilayah di luar India atau boleh kata hampir seluruh wilayah Asia Selatan. Kekaisaran Maurya yang dibangun oleh Raja Agung Asoka, namanya tetap harum dari zaman ke zaman. Keberhasilan Asoka membangun Kekaisaran Maurya adalah karena menerapkan prinsip 10 Raja Dharma dalam pemerintahannya. Indonesia memang memerlukan Asoka untuk menjadi Presiden RI sehingga negara menjadi adil, makmur dan sejahtera serta tertib dan aman atau toto tentrem kerta raharja dan gema ripah loh jinawi. Pada saat inilah Ratu Adil muncul, mudah-mudahan pembelajaran kita mengenai demokrasi tidak berlarut-larut dan di dalam waktu yang tidak terlalu lama Ratu Adil akan datang dengan membawa sikap 10 Raja Dharma.


Jakarta, 2 September 2008


F. Sugianto Sulaiman, SH


Kantor Hukum & Biro Jasa “Kusala Nitisena


http://www.siddhi.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1