Di Balik Tragedi G30S/PKI

Oleh: Sulastomo

SETIAP tanggal 30 September dan 1 Oktober kita tidak akan lupa atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, yakni tragedi di mana beberapa jenderal pimpinan teras TNI/Angkatan Darat diculik lalu dibunuh. Juga pembunuhan massal dengan korban beratus ribu rakyat anggota dan simpatisan PKI dan keluarganya.

SEKARANG, setelah 38 tahun peristiwa itu terjadi, banyak di kalangan kita yang bertanya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Begitu kejamkah bangsa ini, sehingga bisa membunuh para jenderal pimpinan TNI/Angkatan Darat dengan terencana dan saudara sebangsa dan se Tanah Air secara massal?

Sebab, "pembunuhan" itu terjadi di seluruh pelosok Tanah Air. Untuk itu, marilah kita teliti peristiwa itu secara tenang, dengan harapan, peristiwa semacam itu tidak boleh terjadi lagi di negeri ini.

PERISTIWA yang terjadi hampir 40 tahun lalu itu adalah sebuah peristiwa politik. Sebagai peristiwa politik, tragedi itu adalah sebuah anti klimaks akumulasi peristiwa politik sebelumnya. Rentetan peristiwa politik sebelumnya, merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa tanggal 30 September. Bagaimana gambaran keadaan sebelum tragedi itu?

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Keluarnya Dekrit itu merupakan upaya untuk keluar dari kemelut politik saat itu, di mana Pemilu 1954 dan 1955 tidak berhasil melahirkan kehidupan politik yang stabil dan gagal merumuskan UUD baru, khususnya dalam menyepakati dasar negara, antara Islam dan Pancasila.

Sebelumnya, pemberontakan daerah terjadi tahun 1957 di Sumatera Barat (PRRI/Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan di Sulawesi Utara (Permesta/Perjuangan Rakyat Semesta). Karena kedua pemberontakan itu, Partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), dua partai yang dikenal sebagai "lawan-lawan" politik PKI, dibubarkan tahun 1960. Keseimbangan politik terganggu, setapak demi setapak, ke arah dominasi PKI dalam percaturan politik dalam negeri.

Ofensif politik PKI kian gencar, dalam bentuk demo dan publikasi melalui media yang dikuasai, dengan aneka tuntutan dan slogan yang bombastis. Bahkan tindak kekerasan, misalnya Peristiwa Peltu Soedjono di Medan dan peristiwa Kanigoro di Kediri, untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Selanjutnya, tanggal 12 Mei 1964, melalui tangan-tangan politiknya, PKI berusaha menyingkirkan kelompok yang dianggap lawan politiknya, antara lain upaya membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Upaya itu dimulai dengan peristiwa "Utrecht" di Universitas Brawidjaya Cabang Jember.

Saat itu Sekretaris Fakultas Hukum Unibraw cabang Jember Prof Drs Ernest SH Utrecht menetapkan HMI sebagai organisasi terlarang di Fakultas Hukum Unibraw. Alasannya, HMI terlibat PRRI/Permesta, DI/TII, percobaan pembunuhan Presiden Soekarno dan agen CIA. Sejak itu tuntutan terhadap pembubaran HMI meluas, sehingga wajar bila kemudian terjadi pro-kontra. Adalah wajar, bila yang membela HMI kian "berani", sejalan makin berani PKI menyampaikan tuntutannya.

Gemuis (Gerakan Muda Umat Islam) misalnya, saat berdemo membela HMI di depan kantor Kotrar (Komando Tertinggi Retuling Apparatur Revolusi) di Jalan Merdeka Barat, sempat menjunjung spanduk "Langkahi mayatku sebelum bubarkan HMI".

SEMENTARA itu, tuntutan PKI untuk ikut duduk dalam pemerintahan, selalu gagal. Tuntutan membentuk Angkatan kelima, setelah TNI AD, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi juga gagal.

Hal ini membuktikan, Bung Karno juga enggan untuk memenuhi tuntutan PKI. Konsep Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis) diimbangi konsep Nasasos (Nasionalis, Agama, dan Sosialis ) yang (antara lain) dikembangkan Jenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat. Polarisasi kekuatan politik terbelah dua.

Untuk mengimbangi kekuatan PKI, kalangan militer, khususnya TNI/Angkatan Darat mengambil prakarsa menggalang potensi dengan rakyat, antara lain dalam wujud BKS (Badan Kerjasama Sipil-Militer), misalnya buruh-militer, pemuda-militer, dan sebagainya. Demikian juga organisasi-organisasi independen, SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), Muhammadyah, MKGR, Al Washliyah, HMI, dan lainnya bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar ) di dalam Front Nasional yang dibentuk saat itu, sebagai wadah menghimpun seluruh kekuatan revolusioner.

Klimaks semua itu dimulai 29 September 1965. Di Istora Senayan, ribuan anggota CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), meneriakkan yel-yel bubarkan HMI di hadapan Bung Karno, Waperdam (Wakil Perdana Menteri) Leimena, dan Ketua CC PKI DN Aidit. Yel-yel anggota CGMI itu didukung DN Aidit, yang memberi sambutan sebelum Waperdam Leimena dan Bung Karno. Apa yang terjadi?

Waperdam Leimena maupun Bung Karno tegas menolak tuntutan itu. Bung Karno, bahkan akan membubarkan CGMI bila CGMI juga kontrarevolusi. Maka, tanda-tanda antiklimaks telah dimulai.

Pada saat bersamaan, kegiatan G30S agaknya sedang disiapkan. Sebab, malam berikutnya (30 September) seusai Bung Karno berbicara di depan Munas Teknik di Istora Senayan, para jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Jenderal Nasution lepas, sementara Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad saat itu agaknya tidak menjadi sasaran penculikan.

Suasana panas berdampak jauh, saat G30S dilancarkan, diawali dengan penculikan lalu pembunuhan jenderal pimpinan TNI/Angkatan Darat di Jakarta, dan berlanjut di daerah, antara lain di Yogyakarta, di mana Kolonel Katamso diculik dan dibunuh. Naluri untuk melawan G30S menjadi demikian luas, termasuk partai politik dan kekuatan masyarakat lain yang selama "orde lama" tidak "berdaya" menghadapi PKI.

Masyarakat, seolah-olah dihadapkan pilihan, dibunuh atau membunuh. Maka, terjadilah pembunuhan yang demikian luas di seluruh Tanah Air terhadap anggota PKI dan simpatisannya, termasuk keluarganya. Ibaratnya, seperti "air-bah" yang sulit dibendung. Siapa bertanggung jawab?

Dalam keadaan seperti itu, peran kepemimpinan nasional tentu amat penting. Sayang, justru kepemimpinan nasional praktis "lumpuh", setidaknya, tidak satu. Presiden Soekarno, sebagaimana kita catat, mengangkat Jenderal Pranoto Reksosamudra menggantikan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Dalam keadaan seperti itu, kepemimpinan nasional menjadi tidak efektif mengatasi kemelut nasional, sebab, pandangan kepemimpinan nasional ternyata tidak satu. Ada "dualisme" dalam menghadapi G30S, khususnya antara Pak Harto dan Bung Karno (yang menunjuk Jenderal Pranoto), sehingga kepemimpinan nasional tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi pembunuhan anggota PKI dan simpatisannya.

Dalam keadaan seperti itu, tersiar rumor yang memicu keadaan kian kalut yaitu daftar tokoh yang akan dibunuh, bila G30S "menang". Atau sebaliknya, tokoh PKI yang berbahaya di daerah. Tidak jelas, siapa yang membuat daftar hitam itu. Namun, apa yang dikatakan Bung Karno perlu dicermati.

Bung Karno mengatakan, peristiwa G30S disebabkan tiga hal. Pertama, adanya subversi Nekolim. Kedua, adanya orang-orang PKI yang "keblinger". Ketiga, adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Dari ketiganya, mana yang paling dominan? Bung Karno, tidak menyebut secara spesifik. Bila akhirnya Bung Karno juga jatuh, apakah semua itu bagian dari strategi menjatuhkan Bung Karno? Jawabnya, tidak mustahil.

Upaya menyingkirkan Bung Karno sudah berlangsung lama, baik melalui pembunuhan maupun upaya-upaya lain, termasuk "intervensi militer". Dari peristiwa PRRI/Permesta sampai tertembaknya seorang pilot, Allan Pope di Maluku. Sejauh apa keterlibatan asing itu?

Meski kita tidak bisa membuktikan, namun adanya intervensi asing adalah logis, mengingat sikap-sikap Bung Karno terhadap "Nekolim" (Neo-kolonialisme), termasuk sikapnya keluar dari PBB dan membentuk The New Emerging Forces.

Bung Karno, tentu mempunyai alasan sendiri bersikap seperti itu. Namun, Willem Oltman, seorang wartawan Belanda, membenarkan intervensi asing itu, dalam buku Global Terrorist, termasuk adanya daftar hitam yang diduga disebarkan melalui kalangan asing, yang ternyata berdampak bunuh membunuh sesama kita semakim meluas.

PADA minggu ketiga Oktober 1965, ketika saya melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, pembunuhan telah berlangsung. Tidak hanya dilakukan kalangan Islam, tetapi juga kalangan nasionalis. Kesan saya, sudah menjadi gerakan massal yang sulit terkendali.

Sebabnya, hemat saya, karena kepemimpinan nasional yang tidak satu dalam menyikapi G30S, sehingga aparat pemerintah praktis lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana sikap Bung Karno?

Melihat semua itu, Bung Karno amat sedih. Ia melontarkan gagasan "keruk-nasi" (kerukunan nasional) untuk membangun kembali kerukunan nasional. Bung Karno meminta HMI mengirim misi ke Jawa-Tengah, untuk melerai suasana panas.

Beberapa kali, Menteri Dalam Negeri/Gubernur DKI Dr Soemarno dan Wagub Dr Soewondo melakukan pertemuan dengan PB HMI untuk menyiapkan misi itu. HMI siap melaksanakannya, namun akhirnya rencana itu tidak berujung pangkal. Bung Karno, tampaknya tidak kuasa lagi, sampai akhirnya keluar Surat Perintah 11 Maret yang terkenal itu. Surat Perintah itu, pada hemat saya, sudah agak terlambat. Seandainya lebih awal diberikan, siapa yang bertanggung jawab menjadi jelas dan mungkin tidak akan berdampak korban sebesar yang telah terjadi.

Mengesankan, di saat kritis, mestinya kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat dan satu, tidak terbelah. Tetapi, itulah lembaran hitam sejarah bangsa ini. Kita sering tidak satu, bahkan selalu bercekcok, meski dalam keadaan krisis, sehingga krisis yang kita hadapi tidak kunjung pulih. Siapa yang salah? Agaknya, kesalahan kolektif bangsa.

Sulastomo Ketua Umum PB HMI 1963 - 1966; Koordinator Gerakan Jalan Lurus

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0310/01/opini/593394.htm