Friday, October 17, 2008

Jogja, Belajarlah pada Mbah Maridjan

oleh Bramastia pada 14-10-2008

Akhirnya, Sultan Hamengku Buwono X kini kembali menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pascakeluarnya Keppres dari SBY pada tanggal 9 Oktober 2008. Namun, kontroversi atas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta ternyata belum juga berakhir. Masa depan atas nasib keistimewaan Yogyakarta melalui RUUK-nya, sebetulnya berawal dari sikap Sultan Hamengku Buwono X yang memiliki kesan ragu-ragu dalam pijakan politiknya.
Berawal atas penegasan kembali Sultan Hamengku Buwono X yang sudah bertekad untuk tidak lagi menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pisowanan agung, Rabu (18/4) yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta sesungguhnya menjadi buah simalakama bagi rakyat Jogja. Saat itu, semestinya Sultan Hamengku Buwono X sadar bahwa sebagai seorang pemimpin dan tokoh besar, ketegasan dalam mengeluarkan pernyataan pilihan, jelas akan mengundang serangkaian implikasi bagi masyarakat. Bagaimanapun juga, pernyataan seorang pemimpin besar pada hakikatnya menjadi sebuah Sabda Pandita Ratu.

Jika Sultan Hamengku Buwono X konsisten dengan ucapannya kala itu, maka implikasi pascapenyelesaian masa jabatan periode keduanya pada tanggal 9 Oktober 2008, jelas-jelas hak istimewa atas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan melenyap pula. Artinya, bahwa perjuangan politik Keraton Yogya atas keberadaan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya telah mengalami kekalahan politik.

Belajar dari fakta yang terjadi, ada baiknya Yogyakarta mesti belajar dari Mbah Maridjan, seorang sosok yang kontroversial dari Gunung Merapi. Saat itu, sosok Mbah Maridjan yang menjadi juru kunci Gunung Merapi, hingga saat ini pun belum bersedia beranjak turun mengungsi dan justru kian meningkat pamor politiknya. Pria tua yang memiliki gelar Raden Ngabehi Suraksohargo, hingga saat ini masih bersikukuh tirakat di Dusun Kinahrejo, Cangkringan, Sleman dan menjadi ikon pemberani yang melebihi penguasa Yogyakarta.

Kalau mau jujur, sesungguhnya kekuatan politik Mbah Maridjan mampu telah melampaui kebesaran politik Yogyakarta. Pada saat Gunung Merapi sedang aktif, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Gus Dur dan Sri Sultan begitu gigih untuk menyarankan agar Mbah Maridjan turun dari Gunung Merapi. Sebaliknya, Mbah Marijan tetap bersikukuh untuk tetap berada di tempatnya. Atas kegigihan sikap Mbah Maridjan justru menarik simpati masyarakat luas hingga pamor politiknya melebihi politisi –bahkan pemimpin Yogyakarta.

Di sisi lain, Mbah Maridjan waktu itu justru tampak begitu heran ketika perhatian pemerintah beserta lembaga-lembaga, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) cukup maksimal memperhatikan kondisi gunung Merapi dan sekitarnya. Begitu banyak dana dikucurkan guna membantu pengungsian dan evakuasi warga jika (nantinya) diperlukan. Apalagi bila dihitung nilai bantuannya secara nominal, barangkali jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Namun, Mbah Maridjan hingga sampai saat ini masih enjoy bersama dengan tempat tinggalnya.

Bahkan, sosok Mbah Maridjan yang juga Abdi Dalem Keraton Yogyakarta era Sri Sultan Hamengku Buwono IX merasa geli, ketika warga yang sudah diungsikan sempat stres dan ingin kembali ke rumahnya, karena sudah menunggu terlalu lama. Dengan adanya masa-masa yang tidak pasti, berapa besar biaya dan tenaga yang dibutuhkan selama menunggu meletusnya Gunung Merapi. Di lain pihak, Mbah Maridjan ternyata tetap tenang menyikapi perubahan status dan meningkatnya volume serta frekuensi guguran lava pijar Gunung Merapi.

Kemenangan Politik

Berangkat dari fakta tersebut, sudah sepantasnya masyarakat Yogyakarta belajar pada Mbah Maridjan yang pada saat berada di Gunung Merapi, beliau justru khusyuk berdoa agar status Merapi tidak meningkat terus dan menjadi letusan dahsyat yang membahayakan. Saat itu pula, pamor politik Mbah Maridjan semakin naik, di kala aktivitas Merapi menurun dan menurun terus, sehingga warga di sekitarnya bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Apalagi kesiapan Mbah Maridjan yang bersedia menjadi “tumbal” Gunung Merapi agar kelak memberi berkah sekaligus bukti kebesaran serta kasih sayang Sang Maha Pencipta kepada semua makhluk-Nya.

Inilah sesungguhnya kebesaran sikap Mbah Maridjan yang menunjukkan kepasrahan serta tawakal kepada sang Maha Pencipta hingga menjadi kekuatan politik moral baru. Mbah Maridjan mampu membawa politik moral melalui sikap optimistisnya terhadap semua yang telah dan akan digariskan Sang Maha Pencipta guna mendorong umat manusia untuk bertobat atas segala kesalahannya.

Atas sikap pasrah Mbah Maridjan dengan keberadaan dunia, membuat masyarakat melihatnya sebagai sosok yang sangat perduli dengan kondisi alam sekitar. Fakta tersebut berdasarkan atas asumsi bahwa kemarahan Merapi akibat tindakan penduduk yang tidak peduli dengan penyikapan dan keprihatinannya berdasarkan data sekaligus membaca berita tentang peningkatan aktivitas Merapi. Berangkat dari istilah “Merapi Watuk” yang merupakan sinyal kesakitan akibat ketidakpedulian manusia terhadap alam sekitar, justru Mbah Maridjan tampil sebagai sosok pembangun solidaritas antarsesama manusia dan alam sekitarnya.
Dengan demikian, Mbah Maridjan sesungguhnya berhasil memberikan pesan nyata bagi para penguasa yang telanjur asyik dengan kepentingan pribadi, kelompok sekaligus partai politik. Bahkan, Mbah Maridjan berani memberikan peringatan kepada elite politik yang sampai saat ini masih suka bermain dalam pertikaian politik. Bahkan, pernah ada pesan moral Mbah Maridjan tentang diskriminasi penegakan hukum terhadap koruptor bernilai miliaran rupiah dan hanya dihukum beberapa tahun penjara –kadang malah bebas.

Berpijak dari pesan “politik moral” Mbah Maridjan, sesunguhnya beliau ingin mengajak pemimpin untuk mau melihat persoalan tidak hanya dari kulitnya. Mbah Maridjan bermaksud mengajak semua penguasa untuk bermain dengan hati dan jiwa dalam membangun solidaritas bangsa. Sosok Mbah Maridjan selalu mengingatkan agar pemimpin tidak hanya sibuk mempergunjingkan nasib puluhan ribu warga di sekitar Merapi, tetapi langsung terjun membantu dan ikut menghiburnya.

Dari rangkaian perjalanan Mbah Maridjan, setidaknya menjadi pelajaran kita untuk membukakan mata hati semua pihak, bahwa RUUK Yogya (maupun persoalan aktivitas Merapi) sesungguhnya bukan hanya semata-mata urusan pusat atau pemerintah daerah setempat. Artinya, Yogyakarta (beserta pemimpin politik lain) sudah semestinya mengapresiasi sekaligus mau belajar dari Mbah Maridjan yang telah memenangkan pertarungan “politik moral” guna menancapkan akar kepedulian sebagai pemimpin bangsa yang lepas dari segala baju partai, agama, maupun suku bangsa.

Penulis adalah dosen
dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Boyolali

http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26702&Itemid=1