Tuesday, October 28, 2008

Gerindra Parpol Baru Dengan Beban Masa Lalu

Profil Partai: Gerindra Parpol Baru Dengan Beban Masa Lalu


Oleh Rini Utami

Jakarta (ANTARA News) - Tak ada partai politik, apalagi baru, yang berani meminang tokoh dari masa lalu dengan segala stigma negatif yang melekat sebagai calon presiden, kecuali Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sosok Prabowo Subianto Djojohadikusumo, tak dipungkiri telah menaikkan pamor partai yang berdiri pada Februari 2008 dan tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 3 April 2008.

Mantan petinggi militer itu, bahkan secara terang-terangan menyatakan bersedia dicalonkan sebagai kandidat presiden partai bernomor urut lima itu pada Pemilu 2009 saat Kongres Luar Biasa Gerindra yang berakhir 16 Oktober 2008.

Prabowo Subianto adalah Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) dan setelah dipensiun dini dari ketentaraan pada 1998, memfokuskan diri sebagai pengusaha.

Dia pernah memimpin sejumlah perusahaan dengan investasi di dalam dan luar negeri. Kini ia menjadi Presiden Direktur PT Kiani Kertas.

Secara resmi Prabowo baru bergabung ke Partai Gerindra pada 12 Juli 2008. Pada Kongres Luar Biasa Gerindra, Prabowo ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina, selain Moerdiono yang diangkat menjadi Ketua Dewan Penasehat.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengakui, Prabowo "campur tangan" dalam pembentukan partai itu, tetapi selama ini di belakang layar. Prabowo tak muncul sebab masih tercatat sebagai pengurus Partai Golkar.

Prabowo pernah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Golkar, menjelang Pemilu 2004. Ia kalah. Salah satu "titik lemah" Prabowo, yang akan dipolitisasi lawan politiknya, adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1998, menjelang Soeharto lengser. Kasus itu pula yang membuat ia dipensiunkan dini dari kemiliteran.

Suhardi menilai kasus penculikan aktivis itu tidak relevan lagi untuk "menjatuhkan" Prabowo. Kasus itu tak lagi menjadi beban karena berulang kali dijawab dan tidak pernah bisa dibuktikan.

Bahkan, Partai Gerindra kini memiliki "perisai" kuat untuk menangkal tuduhan keterlibatan Prabowo karena dua korban penculikan tahun 1998, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa, menjadi kader dan caleg partainya.

Namun demikian, terakhir muncul berita bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR mengenai Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 akan dihidupkan kembali. Diberitakan, para jenderal yang akan dipanggil oleh Pansus adalah Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, upaya tersebut adalah manuver politik dan operasi politik.

"Pernyataan Ketua Pansus yang akan memanggil mantan jenderal dalam waktu dekat merupakan langkah politik untuk kepentingan jangka pendek, bukan usaha untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM)," katanya.

Fadli mengatakan, manuver politik oknum DPR tersebut semakin kentara karena belum apa-apa sudah menyatakan tidak bermuatan politik. "Muncul secara tiba-tiba, tidak ada angin tidak ada hujan. Usaha menghidupkan kembali Pansus juga terkesan dipaksakan, padahal masa sidang DPR akan segera berakhir. "Motivasinya apa?," katanya.

Fadli justru menyatakan berbagai upaya tersebut justru menandakan Prabowo dan Gerindra makin besar. Ia mengatakan, pohon yang besar maka akan semakin banyak angin yang menerpa.

Selain sosok Prabowo, figur Muchdi yang diadili karena diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir, juga menjadi beban masa lalu yang harus dijawab oleh partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.


Target

Sementara itu mengenai target partai, Ketua Umum Partai Gerindra Prof Suhardi pernah menyatakan bahwa Gerindra menargetkan perolehan sebesar 20 persen dari 70 juta pemilih di Indonesia.

Target tersebut menurut Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo bukan tanpa alasan, sebagai partai baru Gerindra telah mendapatkan anggota cukup banyak.

"Sampai saat ini, berdasarkan laporan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Daerah Pimpinan Cabang (DPC) anggota Partai Gerindra telah mendekati angka lima juta. Sehingga bukan tidak mungkin pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 nanti, perolehan suara akan tercapai," kata Prabowo.

Mengenai banyaknya jumlah anggota, Prabowo beralasan, merupakan keberhasilan dari menjalankan strategi yaitu mengkampanyekan partainya melalui media televisi sebelum Gerindra diumumkan sebagai salah satu peserta Pemilu 2009.

Selain itu kader partai juga konsisten untuk menyampaikan tujuan dan cita-cita kepada rakyat melalui pintu ke pintu dan dari hati ke hati.

"Saat ini dimana-mana terutama ketika saya bertemu wong cilik, orang akan mengatakan Gerindra. Ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat akan semangat dan cita-cita membangun bangsa bersama rakyat," ujar Prabowo.

Dalam perebutan suara Pemilu 2009, tambahnya, tidak ada medali perunggu atau juara ketiga dalam urutan perolehan suara karena hanya sang pemenang yang dapat menentukan arah bangsa ini.

Saat ini Gerindra memang termasuk salah satu partai yang giat melakukan promosi besar-besaran. Promosinya, melalui media massa secara terus-menerus, memasuki ruang dan benak masyarakat. Iklan yang muncul hampir setiap hari itu juga memperlihatkan partai ini memiliki kemampuan dana.

Upaya partai mengiklankan diri mulai terlihat. Sebagai contoh, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan, Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai partai baru terpopuler.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengemukakan, berdasar jajak pendapat pada 20-27 September 2008 di 15 kota besar di Indonesia terhadap 400 responden, Gerindra dan Hanura menduduki peringkat teratas dari sepuluh partai baru peserta Pemilu 2009.

"Dari 400 responden, 65,4 persen mengaku mengenal Gerindra dan 51,9 persen mengenal Hanura, dibandingkan delapan partai baru lainnya," ungkap Umar.

Dia menambahkan, di luar Gerindra dan Hanura tidak ada satu partai baru pun yang popularitasnya melewati angka 30 persen.

Umar mengatakan, selain didukung strategi kampanye dan sosialisasi yang baik berbasis finansial kuat, nama besar Prabowo menjadi modal efektif bagi tingginya popularitas kedua partai tersebut.

Sementara itu survei Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 1.249 responden dan dilaksanakan 8-20 September 2008 menunjukkan partai-partai baru tidak berhasil tampil sebagai kekuatan elektoral baru, kecuali Gerindra yang mendapat dukungan sebanyak 3,2 persen dan Partai Hati Nurani Rakyat 1,2 persen.


Ekonomi Kerakyatan

Mengenai perjuangan partai, dalam deklarasi partai terasa sekali partai tersebut prihatin terhadap kondisi masyarakat kecil saat ini.

Deklarasi partai menyebutkan, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan.

Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam perjalanannya Indonesia telah terjebak sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa.

Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

Mengenai sistem ekonomi yang ingin dibangun, Prabowo Subianto mengingatkan agar jangan meninggalkan ekonomi kerakyatan karena sistem pasar bebas yang tak terkendali terbukti malah menimbulkan bencana bagi rakyat banyak.

"Setelah krisis ekonomi global ini, AS sendiri mengakui bahwa pasar bebas yang tak terkendali malah menimbulkan bencana bagi rakyat banyak. Kapitalisme murni hanya menguntungkan segelintir orang," katanya.

Ia menambahkan, kekeliruan yang selama ini dilakukan meski pemerintahan berganti berkali-kali karena yang selalu dibela adalah konglomerat besar yang belum tentu membawa kebaikan bagi rakyat banyak.

Gerindra, kata Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon, bertekad mengoreksi sistem ekonomi liberal kapitalistik tanpa kontrol yang selama berjalan karena tidak mampu menyejahterakan rakyat.

"Sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945 semakin ditinggalkan. Gerindra akan mengusung kembali sistem ekonomi kerakyatan dan mengoreksi haluan yang tak sesuai konstitusi," katanya.

Hal tersebut, katanya, merupakan salah satu rekomendasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra.

Fadli mengatakan, sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang mampu menopang kemandirian nasional dengan cara menghapus utang lama dan menolak ketergantungan pada utang baru.

"Sistem ekonomi kerakyatan juga menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa, dan memajukan usaha mikro, kecil dan menengah," katanya.

Partai Gerindra, lanjutnya, bertekad mewujudkan swasembada pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup serta menjamin kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional dan kaki lima untuk mengurangi pengangguran.

Selain itu, katanya, swasembada energi juga harus diwujudkan dengan mengembangkan energi alternatif yang berasal dari komoditi perkebunan.

Gerindra juga merekomendasikan penghentian penjualan aset-aset negara melalui privatisasi dan mengembangkan BUMN.

Di bidang politik dan hukum, Gerindra merekomendasikan untuk mengoreksi sistem demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, mengoreksi pelaksanaan otonomi daerah yang menyimpang dari tujuannya serta memberantas korupsi tanpa tebang pilih. (*)


Kepengurusan
Ketua Dewan Pembina : Prabowo Subianto
Ketua Dewan Penasihat : Moerdiono
Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc
Sekretaris Jenderal : Ahmad Muzani
Nomor Urut : 15

Alamat
Jl. Brawijaya IX No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-72795478
Fax : 021-7395154
Website : www.partaigerindra.or.id

COPYRIGHT © 2008