Mimpi aja lah....

Akankah berlangsung damai kampanye pelimu pemilu di Indonesia, sudah barang tentu akan sangat damai, kenapa tidak karena saat ini para pemain bola yang adu jotos di lapangan aja di tangkap polisi. Kecemasan akan konflik sudah menjadi-jadi lantaran kita punya koleksi senopati perang saat ini belum ada yang pengalaman menang perang kecuali menang dalam hal penculikan, penghilangan bukti dan silat lidah di pengadilan dan sebagainya.

Begitupun dengan watak birokrasi yang setali tiga uang dimanapun, meskipun tampak rapi di depan tapi pada puncaknya sepertinya sama saja karena untuk menyaring dan memfilter terjadinya kudeta-kudeta ide yang lebih baik dan waras. Opo tumon ketika sesorang atau banyak orang melakukan demonstrasi yang isinya sangat substansial seperti penurunan harga kebutuhan pokok yang harus berhadapan dahulu dengan para ksatria tingkat bawah yang sama sekali tidak memiliki suara dan dianggap otak udang oleh atasannya.

Seperti watak birokrasi lainnya, menurut Stiglitz, problem mendasar dari birokrasi - birokrasi dunia itu adalah terjadinya penyumbatan aspirasi masyarakat. Para representatif di dalam lembaga-lembaga itu, termasuk PBB, tidak selalu atau bahkan sering bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan orang banyak di negara-negara masingmasing. BD diwakili oleh para gubernur bank sentral, sedangkan IMF diwakili menteri keuangan, sementara WTO oleh menteri perdagangan dari masing-masing negara anggota. Dengan demikian pula, kecuali negara-negara yang “secara gagah berani” menentang peran mereka seperti beberapa negara di Amerika Latin, maka hampir keseluruhan birokrasi negara di dunia adalah kepanjangan tangan dari neoliberasisme.

Stigilitz memperkirakan, kini 80 persen ekonomi dunia dikuasai oleh tidak lebih dari 20 persen orang, sedangkan 20 persen aset dunia terdistribusi kepada 80 penduduk dunia. Sebagian besar rakyat di negara dunia ketiga dan bekas negara komunias berpenghasilan US $ 1 sampai US $ 2 per hari. Komposisi yang sama, menurut Direktur ECONIT Hendri Saparini, tercermin dalam penguasaan aset nasional Indonesia. Jika mesin birokrasi dunia ini terus berjalan seperti sekarang maka mungkin dengan berjalannya waktu komposisi itu tidak semakin adil melainkan semakin senjang.

Tetapi fenomena yang ditunjuk oleh Stigilitz itu sebenarnya persis berbalikan dengan dasar filosofi dari neoliberalisme itu sendiri. Dasar filosofi itu adalah bahwa seluruh kegiatan ekonomi bertumpu pada individu, bahwa semua individu adalah wiraswatawan/ti dimana negara tidak diperlukan, termasuk di dalamnya tentu saja adalah lembaga dunia seperti PBB, WB, IMF maupun WTO (B. Herry Priyono, 2003). Setiap orang diperlakukan sama sebagai pelaku ekonomi, dengan demikian semua orang dan individu akan memanfaatkan pasar bebas yang terbuka tersebut.

Namun dalam sistem neoliberalisme, negara justeru berbalik menjadi monster bagi warga negara dan instrumen telanjang dari neoliberalisme, yaitu menjadi kepanjangan tangan dari birokrasai dunia yang dikuasasi oleh neoliberalisme. Negara atau birokrasi tersebut, dengan demikian, juga menjadi penjaga dan alat bagi neoliberalisme itu sendiri.

Sampai dimanakah kekuasaan atas harta dan akses atas sumberdaya ini bisa merata sampai keseluruh pelosok dunia, atau di negara kita yang kadang sangat berbelit-belit untuk mencari informasi apalagi akses. Betapapun niat para penggoda hati rakyat dengan iming-iming puluhan ribu rupiah dan pameran gombal logo partai serta pamer kenarsisan wajah.

Serta betapa malu seharusnya jika ada juga yang nggak berani narsis lantaran tokoh parte itu tidak memasyarakat sama sekali, akankah kita diatur oleh birokrasi yang memiliki sifat bottle neck sedemikian rupa itu dengan boss penguasa yang sama sekali tidak kenal, bahkan kepribadiannya.

Saya bermimpi memiliki seorang pemimpin yang tidak haus kekuasaan dan mampu memotong akses-akses birokrasi dengan cara yang cerdas dan bermartabat, atau minimal sigab bertindak, peka, dan memiliki ide cemerlang untuk itu. Maka bangunkanlah saya ketika ada orang mulia seperti dalam mimpi ini.